Artikel Pilihan Editor

Waspada! Indonesia Rentan Jadi Negara Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Waspada! Indonesia Rentan Jadi Negara Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

PONTIANAK - Deputi Bidang Pencegahan PPATK, Muhammad Sigit mengatakan, dalam data yang dikeluarkan oleh PPATK pusat, setidaknya ada banyak jenis kasus pelanggaran dalam bidang keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sejarah kelam pencucian uang di Indonesia tercatat sejak Juni 2001. Saat itu, Indonesia masuk dalam daftar negara yang dinilai tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Predikat itu disematkan The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.

"Istilah keren, satu dari sekian negara yang digolongkan Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) disematkan ke negara ini," ujarnya di Pontianak.

Ia menjelaskan, ada empat alasan FATF mencemplungkan Indonesia dalam daftar negara yang ramah bagi pelaku kejahatan pencucian uang. Yakni, tidak adanya ketentuan yang menempatkan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Lalu, tidak adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer-KYC) untuk lembaga keuangan non-bank. Kemudian, rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Dan terakhir, kurangnya kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan dalam pencucian uang.

Lantaran masuk dalam daftar hitam FATF, Indonesia menjawab dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003. Lalu, diubah lagi menjadi UU Nomor 8 Tahun 2010.

Kelahiran regulasi ini menjadi pemicu bagi pelaksana UU TPPU, seperti penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan. Ada pula landasan dari alur kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana maupun sanksi administratif.

"Pada Februari 2017, Indonesia bisa bernafas lega karena keluar dari daftar hitam FATF. Tinggal satu langkah lagi, Indonesia masih menunggu untuk menjadi anggota FATF yang diajukan sejak Juli 2017. Entah kapan waktu penting itu datang," terangnya.

Sambil menunggu waktu itu datang, sepak terjang PPATK pun terus berjalan. Semisal, mengendus Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di rekening para pejabat negara warga biasa. Tiap bulan, alarm PPATK terus menunjukkan warna merah tanda ada aliran uang yang tak wajar.

"Pencarian LTKM ini, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan penerimaan negara, bahkan mencegah aliran dana terorisme. Artinya, LTKM merupakan salah satu peran PPATK untuk mencegah adanya penyimpangan dan kerugian negara," tutupnya.


Komentar