Artikel Pilihan Editor

Soal Pemilu, Wiranto: Ada Aturan, Selesaikan Lewat Jalur Hukum

Soal Pemilu, Wiranto: Ada Aturan, Selesaikan Lewat Jalur Hukum

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menegaskan, tidak masalah jika para pihak yang terlibat dalam kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu) saling mengklaim. Asal hal itu, dilakukan dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Komentar boleh saja, mengklaim boleh juga, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita punya aturan ya punya aturan, punya undang-undang, baik yang menyangkut pemilu maupun yang menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Itu negara hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat ya itu silakan saja,” ujarnya di Jakarta, Senin 22 April 2019.

Karena itu, Wiranto mempersilakan masing-masing kontestan Pemilu membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat statement. Tetapi ia mengingatkan, jangan sampai keluar dari ranah hukum.

“Kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional akan berhadapan dengan penegak hukum. Aparat polisi, TNI dan sebagainya. Sudah jelas sekali kok ya, jelas sekali,” tegasnya.

Terkait dengan tudingan adanya kecurangan, ia menjelaskan, kalau ada masalah-masalah seperti itu, termasuk ketidakpuasan maka ada hukum dan lembaganya yaitu Mahkamah Konstitusi.

“Saya kira semuanya sudah terjaga dengan bagus ya,” imbuhnya.

Ia menegaskan, hukum adalah kesepakatan kolektif bangsa sehingga jangan sampai kesepakatan itu ditabrak, menimbulkan ketidakjelasan.

"Soal isu kecurangan, setiap pemilu, ya, pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 selalu isunya kecurangan itu ada. Tidak masalah, dan akan diselesaikan lewat jalur hukum," katanya.


Komentar